Wakaf uang di Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Undang-Undang tentang Wakaf, hingga berbagai peraturan pelaksana telah memberikan dasar bagi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Namun, keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin tata kelola berjalan efektif.
Tantangan wakaf uang kini bukan lagi sekadar menyediakan aturan, melainkan memastikan aturan tersebut mampu membangun sistem yang transparan, terkoordinasi, dan terpercaya. Kajian mengenai pengelolaan wakaf menunjukkan bahwa kualitas implementasi regulasi, dukungan pemerintah, koordinasi antara lembaga keuangan syariah dan nazhir, serta efektivitas pengawasan menjadi faktor penting.
Dengan kata lain, potensi wakaf uang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan kerangka hukumnya, tetapi juga oleh kemampuan lembaga terkait menerjemahkan regulasi menjadi praktik profesional yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Landasan Hukum Wakaf Uang di Indonesia
Wakaf uang memperoleh legitimasi keagamaan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 2002 yang membolehkan wakaf uang. Landasan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
Regulasi tersebut menjadi dasar penyelenggaraan wakaf sekaligus mengakui uang sebagai salah satu bentuk benda bergerak yang dapat diwakafkan. Kerangka hukum kemudian dilengkapi berbagai ketentuan lain, termasuk Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendaftaran Nazhir.
Sementara itu, PP Nomor 42 Tahun 2006 mengatur mekanisme penerimaan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau LKS-PWU. Artinya, persoalan utama wakaf uang bukan terletak pada ketiadaan regulasi, tetapi pada efektivitas penerapan aturan dan penguatan kelembagaan.
Regulasi dan Tantangan Tata Kelola
Kajian Setiawan Budi Utomo, Dian Masyita, dan Fitri Hastuti pada 2020 menunjukkan adanya hubungan antara regulasi, dukungan pemerintah, serta koordinasi antara bank syariah dan nazhir dalam pengelolaan wakaf.
Hasil analisis PLS-SEM menunjukkan hubungan bank syariah dan nazhir sebesar 0,572, dukungan pemerintah sebesar 0,856, sedangkan regulasi sebesar -0,470 terhadap perilaku pelaporan dan koordinasi. Nilai t-statistic dukungan pemerintah mencapai 5,032, sementara regulasi sebesar 2,095.
Temuan tersebut tidak berarti regulasi harus dikurangi atau dihapus. Sebaliknya, hasil ini menjadi bahan evaluasi mengenai kualitas regulasi, efektivitas implementasi, serta dukungan kelembagaan yang menyertainya.
Pengawasan Menjadi Titik Penting
Tantangan berikutnya terletak pada aspek pengawasan. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 memungkinkan pemberian sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin bank syariah sebagai penerima wakaf uang.
Namun, keberadaan sanksi belum tentu menjamin pengawasan berjalan efektif. Dalam Waqf Core Principles, pengawasan juga menekankan pentingnya pelaporan berkala, pertukaran data, serta ketersediaan informasi mengenai penerima manfaat wakaf.
Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya berorientasi pada kepatuhan administratif. Sistem perlu memastikan dana wakaf dikelola secara transparan, dilaporkan secara berkala, dan memberikan manfaat sesuai tujuan wakaf.
Menuju Tata Kelola Wakaf yang Lebih Kuat
Penguatan ekosistem wakaf uang perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas pengawasan Badan Wakaf Indonesia. Standar pelaporan yang jelas juga diperlukan, disertai peningkatan kompetensi nazhir dalam manajemen risiko, akuntansi, dan pelaporan.
Transparansi dapat diperkuat melalui laporan keuangan yang diaudit dan dipublikasikan kepada masyarakat. Kerangka hukum, dukungan pemerintah, koordinasi, dan pengawasan harus berjalan beriringan. Dengan tata kelola yang transparan, terkoordinasi, dan akuntabel, wakaf uang dapat berkembang menjadi instrumen pemberdayaan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.
